SUMENEP, Lingkarjatim.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memastikan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 belum bisa cair. Lambatnya pencairan DD tersebut disebabkan APBDes disetiap desa yang hingga kini belum selesai.
“Kita masih menunggu APBDes tahun 2019 ini selesai, karena itu persyaratan untuk pencairan DD tahap pertama,” kata Kepala DPMD Sumenep, Ahmad Masuni (05/03/2019).
Lambatnya penyelesaian APBDes di setiap desa, kata Masuni disebabkan oleh desa yang masih menunggu kepastian pemerintah mengenai kenaikan honor perangkat desa yang disetarakan dengan PNS golongan IIA.
“Bagaimana juknisnya, apakah pusat menambah dana, apakah langsung ngambil di DD, atau berlaku tahun depan. Ini masih belum pasti, maka agak terlambat penyusunan APBDesa nya tahun 2019,” tambah mantan Kadisdik Sumenep itu.
Selain itu, kata Masuni keterlambatan penyusunan APBDes disebabkan oleh regulasi pemerintah yang berubah, sehingga perlu dipelajari dan dipahami. Karena setiap desa harus menyesuaikan dengan peraturan baru itu.
“Kalau dulu kan pakai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sekarang berubah ke permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa. Jadi kami selalu menyesuaikan dengan perubaha regulasi itu,” tukasnya. (Lam/Lim)