AKAL PENDEK OBRAL ASET BANGSA !!!

OPINI, Lingkarjatim.com – Bagaikan petir di siang bolong, rencana pemerintah menjual aset-aset strategis ke pihak swata, telah mengagetkan seisi republik. Daftar aset yang akan dilepas tak tanggung-tanggung, meliputi jalan tol, pelabuhan dan bandara. (Baca : http://m.liputan6.com/bisnis/read/3123592/tahun-ini-pemerintah-serahkan-15-bandara-dan-pelabuhan-ke-swasta)

Gilanya, Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan ikon kebanggaan dan juga pintu gerbang Indonesia, akan dilego juga.

Padahal selama ini pemerintah selalu ngotot bahwa ekonomi masih terkendali. Bahkan Presiden Jokowi pernah menjanjikan ekonomi, ekonomi akan meroket tinggi. (Baca : http://ekonomi.kompas.com/read/2015/08/05/192311826/Jokowi.Mulai.September.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Akan.Meroket)

Presiden juga tak malu-malu berpidato di forum internasional bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga se-dunia, meskipun akhirnya dikoreksi setelah dikritik oleh ekonom Hong Kong. (Baca : https://ekbis.sindonews.com/read/1202458/33/klaim-jokowi-ekonomi-ri-tiga-besar-dunia-timbulkan-salah-persepsi-1493888002)

Jurus melego aset merupakan jalan pintas orang kepepet. Demikian halnya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, tak lebih menggambarkan kondisi pemerintah yg no money. Jika ekonomi baik-baik saja dan duit melimpah, maka tidak akan muncul pikiran pendek melego aset strategis.

Sebelum geger-geger melego aset, pemerintah juga rajin keliling dunia mencari hutang, meskipun dibungkus dalam bahasa yang lebih sopan “mencari investor”. Nyatanya, adalah mencari hutang!!!

Dunia tak merespon, kecuali China, yang bersedia memberi pinjaman dan menanamkan duitnya di Indonesia. Tapi jangan gembira dulu, China mematok persyaratan seabrek. Diantaranya Indonesia harus menerima TKA China. Maka lihatlah TKA China membanjir ke Indonesia. (Baca : http://www.neraca.co.id/article/74792/ironi-tenaga-kerja-asing-dari-china)

Tapi, tak semua proyek China berjalan mulus. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mangkrak tanpa kejelasan kelanjutannya.

Setelah, memggenjot utang, pemerintah juga menggenjot pajak. Seabrek jaring menggait pajak dilembarkan ke publik diantaranya tax amnesty, ppn terhadap petani tebu, keleluasaan mengintip data nasabah bank, dll.

Namun tetap saja gagal mengerek penerimaan pajak. Hingga akhir Oktober 2017, pajak yang terkumpul baru 858 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.238,6 triliun. Bayangkan, masih kurang Rp. 425,5 triliun. (Baca : https://m.jpnn.com/news/2-bulan-pemerintah-harus-kumpulkan-pajak-rp-425-triliun)

Mampukah pemerintah mengumpulkan Rp.425,5 triliun hanya dalam tempo 2 bulan? Jelas sebuah mission impossible.

Jika pemerintah gagal mengumpulkan Rp. 425,5 triliun, maka ruang fiskal akan terganggu. Pasalnya, saat ini belanja pemerintah lah yang diharapkan menjadi stimulator untuk menggerakkan perekenomian nasional.

Konsumsi masyarakat yang tadinya selalu terdepan mengerek pertumbuhan nasional juga sedang menunjukkan tren penurusan. Maka hanya kepada pemerintah lah harapan itu ditambatkan.

Sayang, duit di kas kering kerontang. Pajak meleset jauh dari yang diharapkan. Maka satu-satunya jalan adalah mengobral aset-aset yang di miliki. Akhirnya jurus dewa mabuk pun dipakai juga.

Ide jual aset pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Sepintas ide tersebut memang masuk akal, namun jika dicermati itu bagaikan jurus dewa mabuk yang sedang kalap. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki banyak aset, bukan yang pintar jual aset. (Baca : http://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/14381591/jokowi.instruksikan.bumn.jual.infrastruktur.ke.swasta

Perintah presiden untuk melego aset segera ditindaklanjuti para menteri. Menteri BUMN langsung perintahkan Waskita untuk menjual Tol Becakayu yang baru saja diresmikan. (Baca : https://economy.okezone.com/read/2017/11/03/320/1807822/menteri-rini-minta-tol-becakayu-dijual-dirut-waskita-karya-siapa-saja-boleh-ambil)

Menteri Perhubungan juga mewacanakan mengalihkan operasional sejumlah bandara dan pelabuhan penting ke pihak swasta. Modus itu ditutupi dengan argumen untuk menciptakan pelabuhan mandiri dan tidak membebani APBN.

Sebagaimana argumen Presiden Jokowi, argumen Menteri Perhubungan juga selintas ada benarnya juga. Lagi-lagi setelah ditelusuri, ini hanya akal-akalan semata demi mendapatkan cash money.

Logikanya, hanya orang-orang kepepet saja yang akan melego asetnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki duit cukup atau bahkan berlimpah, akan berlomba-lomba memborong aset.

Namun untuk menutupi kebohongan, berbagai argumen yang seakan masuk akal terus diproduksi untuk mengelabuhi publik. Padahal, rakyat yang tidak sekolah pun akan paham jika pemerintah menjual aset, itu artinya pemerintah tidak punya duit.

Tapi, apakah melego aset merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi seretnya kas pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa duit APBN habis disedot untuk bayar hutang beserta bunganya.
(Baca : http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/22034631/jk.sebut.cicilan.dan.pokok.utang.yang.harus.dibayar.di.2017.capai.rp.500.triliun )

Setelah mengamati secara mendalam kebijakan pemerintah, ternyata Kabinet Kerja hanya berakal pendek. Tidak mau berpikir dan bekerja keras. Selalu solusi jangka pendek yang diandalkan, yaitu : menumpuk hutang untuk bayar hutang yang jatuh tempo, memeras pajak dari rakyat, dan melego aset strategis bangsa.

Bila kebijakan tersebut terus-menerus dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Sebelum situasi buruk itu terjadi, Presiden Jokowi harus menghentikan ide penjualan aset strategis.

Melego aset strategis, selain merugikan secara ekonomi, juga melanggar konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menyebutkan : _1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional._

Harus ditempuh upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi seretnya kas pemerintah. Diantara langkah yang bisa ditempuh adalah : penjadwalan ulang hutang-hutang yang jatuh tempo, bila perlu mengajukan penghapusan hutang, menggenjot pajak kepada korporasi-korporasi raksasa yang selama ini membandel, dan membuka komunikasi yang lebih intensif dengan negara-negara selain China.