SURABAYA, Lingkarjatim.com – Penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi virus corona disease (covid-19) terus dimatangkan Pemprov Jatim. Terlebih, proyeksi kebutuhan anggaran untuk penanganan secara komprehensif senilai Rp.2,3 triliun disepakati oleh pimpinan DPRD Jatim.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak yang ditunjuk secara khusus untuk menangani dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 di Jatim mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial (kemensos) terkait warga masyarakat yang perlu mendapat bantuan yang bersifat komplementer dari Pemprov Jatim.
Mengingat, saat ini terdapat 15,2 juta warga Jatim yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) sebesar Rp.150 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulan.
“Informasi terbaru yang kami dapat, pemerintah pusat menambah sasaran penerima BPNT sebanyak 4,8 juta se Indonesia. Sedangkan khusus Jatim mendapat tambahan 1,042 juta penerima BPNT mulai April mendatang, dan nilainya ditambah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per KPM,” terang Emil Dardak di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/4/2020).
Padahal kata Emil, estimasi awal jumlah warga terdampak pandemi Covid-19 di Jatim mencapai 3,88 juta orang. Artinya, dari DTKS warga Jatim yang belum tercover program BPNT tinggal 840 ribuan KK (Kepala Keluarga).
“840 Ribuan KK inilah yang akan menjadi fokus sasaran program penanganan dampak sosial ekonomi yang akan dihandle Pemprov Jatim dan kabupaten/kota di Jatim,” beber mantan Bupati Trenggalek ini.
Ia mengakui, warga perkotaan yang terdampak pandemi covid-19 bebannya lebih berat dibanding warga yang tinggal di pedesaan. Alasannya, kata Emil warga di pedesaan masih memiliki akses sektor pertanian sehingga masih bisa produksi.
“Penentuan kriteria warga masyarakat yang akan mendapat bantuan supplement dari Pemprov Jatim ini perlu gerak cepat karena ada keterbatasan waktu supaya segera dilaksanakan,” kata Wagub Jatim.
Sementara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lanjut Emil juga terus dilakukan identifiksi sasaran dengan bekerjasama stakeholder terkait serta dengan Pemkab/Pemkot di seluruh Jatim.
“Sasaran non DTKS ini juga penyaluran bantuannya akan bersinergi dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yang sudah memiliki data DTKS untuk penyaluran program BPNT selama ini. Bentuknya adalah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” pungkas suami artis Arumi Bachsin ini.
