SAMPANG, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menghentikan droping air bersih ke sejumlah desa yang masih mengalami kekeringan di Sampang sejak akhir Agustus 2019 lalu.
Padahal bencana kekeringan yang melanda sampai saat ini mencapai 67 desa yang tersebar di 14 kecamatan, alasan penghentian droping air bersih tersebut karena masih menunggu prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Surabaya.
“Saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan BMKG Surabaya untuk memastikan musim kemarau di sejumlah wilayah di Sampang,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Anang Joenaidi.
Ia juga menambahkan, saat melakukan droping air bersih pihaknya hanya memprioritaskan daerah yang krisis air atau yang benar-benar membutuhkan. Sebab, ketersediaan bantuan dan petugas serta kendaraan tangki terbatas.
Tak hanya itu ketersediaan personil dan armada sangat terbatas, sehingga berakibat pada minimnya jangkauan kerja.
“Salah satu penyebab banyaknya desa di Kabupaten Sampang mengalami kekeringan kritis karena letak geografisnya, selain itu ketersediaan air di Sampang juga sangat minim,” tambahnya.
Sementara itu, Alan Kaisan Anggota DPRD Kabupaten Sampang meminta agar droping air bersih bisa tersebar di seluruh kawasan terdampak bencana, sehingga warga bisa merasakan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemkab Sampang tersebut.
“Alasan kekurangan personil jangan dijadikan alibi, karena memang setiap tahun bencana kekeringan sudah langganan di Kabupaten Sampang, perlu evaluasi pasca kekeringan terjadi,” katanya.
Selain itu, Pemkab Sampang perlu membuat program integrasi dari semua SKPD yang ada, sehingga bencana kekeringan yang terjadi mampu dicarikan solusi setiap tahunnya.
“Pembangunan embung dan waduk harusnya menjadi solusi awal bagaimana mengatasi kekeringan yang terjadi, namun kenyataannya banyak program yang tidak memberikan manfaat, bahkan salah lokasi,” tambahnya.(Abdul Wahed)
