BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan belum optimal dalam penyerapan anggaran tahun 2019.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per tanggal 31 Desember 2019, secara umum serapan anggaran Tahun 2019 hanya terserap sebesar Rp. 916.877.686.389 dari total anggaran Rp. 1.173.082.847140 atau sekitar 78 persen.
Dari semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan, Dinas Pendidikan (Disdik) menjadi OPD paling minim dalam penyerapan anggaran itu. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran sebesar Rp. 198.886.158.122, Disdik hanya mampu menyerap sebesar Rp. 76.717.581.684 atau 39 persen.
Kemudian disusul Dinas Sosial (Dinsos), dari alokasi anggaran Rp 4.312.575.000 yang terserap hanya 2.781.313.460 atau 64 persen dengan sisa anggaran sebesar RP 1.531.261.540 atau 36 persen.
Hal serupa juga terjadi pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) yang hanya mampu menyerap Rp. 6.651.386.776 dari total anggaran 10.262.759.000.
Plt Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, Abdul Aziz mengatakan, anggaran tidak terserap 100 persen memang sudah lumrah. Menurutnya, semua OPD pasti sudah berusaha menyerap anggarannya secara utuh sesuai program kerja yang telah direncanakan.
“Kemungkinan terserap 100 persen itu kecil sekali, bisa dibilang tidak ada,” ujar dia, Rabu (08/01).
Aziz berharap, untuk OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah, ke depan bisa lebih berinovasi dan berkreasi dalam bekerja. Sehingga dapat menyerap anggaran 100 persen.
Terkait serapan Disdik yang paling rendah, lanjut Aziz, hal itu disebabkan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola Disdik belum diserahkan kepada BPKAD.
“Anggarannya diserap, tapi laporan belum kami diterima, kemarin sudah diserahkan tapi kami kembalikan karena ada kekeliruan. Kalau laporannya sudah masuk pasti realisasinya bertambah,” ucap dia. (Moh Iksan)
