OPINI, Lingkarjatim.com – Rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan pembangunan rumah dengan DP 0% yang dipertegas oleh Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang diakuinya telah diajukan skema khusus DP 0% untuk mempercepat pengadaan rumah tersebut perlu kira sikapi dengan kritis yang rasional. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20181108131435-4-41214/jokowi-buka-suara-soal-rumah-dp-0-bagi-pns)
Karena dalam pengakuannya rencana ini akan diperuntukkan bagi 945.000 aparatur sipil negara, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Dengan begitu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai sikap kritis kami dengan rencana tersebut:
1. Rencana ini jelas merupakan strategi Jokowi untuk memanfaatkan anggaran pemerintah dalam rangka program populis dan ini juga ada Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Preside nada kesan tergesa-gesa dengan program ini, andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih mungkin saya tidak boleh mengkritisinya.
2. Pemerintah juga harus hati-hati mengelola anggaran, jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. Cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampaye bisa membahayakan anggaran negara, dan menyulitkan pemerintahan berikutnya.
3. Jokowi juga harus mengingat sejarah bagaimana dulu Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan memperjuangkan program DP 0% (untuk berpenghasilan rendah bukan untuk PNS) sebagian kabinet Jokowi ikut menjibirnya. Apa sekarang tidak malu meng-copi paste program yang dulu diragukan.
4. Tiga elemen masyarakat yang disebutkan oleh Presiden Jokowi sebenarnya adalah elemen yang tergolong berekonomi menengah ke atas. Coba tunjukkan kepada saya mana ada seorang PNS yang belum mempunyai rumah layak huni? Oleh karena itu saya bukan lantas tidak setuju Pemerintah perhatian kepada PNS, Anggota POLRI dan Anggota TNI tetapi justru karena masih ada elemen lain yang perlu diperhatikan sebagaimana program Bapak Gubernur DKI yang jelas-jelas untuk yang kurang mampu. Saya yakin justru mereka akan menolak program ini.
Oleh karena itu, Pemerintah harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan karena syahwat politik lalu semua dianggap boleh dilakukan.
*(Anggota Fraksi Gerindra dan Ketua Umum Satria)*