BUMN MENUJU KEBANGKRUTAN

Oleh : Moh. Nizar Zahro*

OPINI, Lingkarjatim.com – Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi, kinerja BUMN tak ubahnya seperti odong-odong. BUMN dipaksa melayani ambisi Jokowi. Beban yang diangkut melebihi daya mesin yang dimiliki. Terlalu berat. Wajar jika BUMN jalannya tertatih-tatih.

Misalnya, PLN memiliki tugas menyukseskan proyek listrik 35 ribu megawatt. Meskipun proyek meleset jauh dari target, namun telah membebani PLN. Pada kuartal I 2018, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 6,49 triliun.  Ada kenaikan beban usaha sebesar Rp 10 triliun,  menjadi Rp 70,35 triliun dari Rp 60,63 triliun.

Pertamina diperintah untuk memberlakukan 1 harga BBM di seluruh Indonesia. Padahal ada jarak ada harga. Tapi pemerintah tidak mau tahu dan tidak peduli atas kesulitan dana yang dialami oleh Pertamina. Akibat penugasan tersebut, per 30 Juni 2017 kerugian Pertamina sudah mencapai Rp. 12 triliun, termasuk kerugian atas penjualan premium.

Garuda Indonesia dipaksa memesan 90 pesawat. Adapun nilai pesanannya mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 266 triliun (kurs waktu itu Rp. 13.300 per dollar AS). Angka ini merupakan rekor pembelian pesawat terbesar. Nyatanya, pembelian tersebut membebani keuangan Garuda. Utang Garuda hingga September 2017 melonjak Rp11,6 triliun. Pada 2017, Garuda juga mengalami kerugian Rp. 3,07 triliun.

Masih ingat di awal pemerintahan Jokowi, ada 3 bank BUMN yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI, yang dipaksa untuk menerima hutang dari China senilai total US$3 miliar atau sekitar Rp43,5 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB).

BUMN Konstruksi diperintahkan menggenjot infrastruktur, dan BUMN Perbankan diperintah untuk memberi kredit pada proyek-proyek infrastruktur. Padahal, proyek-proyek Jokowi adalah bentuk ambisi yang tidak mengukur diri. Di luar batas kemampuan BUMN. Akhirnya BUMN lah yang harus berdarah-darah.

Lembaga pemeringkat utang global Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun. Selain itu, rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali. Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Total utang BUMN ternyata telah melebihi utang pemerintah, Per April 2018, misalnya, total utang BUMN dilaporkan mencapai Rp 4.825 triliun, melampaui utang pemerintah yang “hanya” Rp 4.100 triliun. Rasio utang BUMN terhadap aset saat ini sudah mencapai 67 persen.

Menurut, ekonom Senior Faisal Basri bahwa ambisi menggenjot pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan terpuruknya rupiah. Karena proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Jika ada BUMN yang berdarah-darah mengalami kerugian akibat melemahnya nilai rupiah, maja jelas jawabannya adalah akibat ambisi infrastruktur yang melakukan impor secara besar-besaran.

Kondisi itulah yang membuat geram Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menumpahkan kritiknya di Forum Ijtima Ulama.

“Pertamina sebagian dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, perusahaan gas negara bangkrut, BRI menerbitkan bond. Bank terbitkan bond berarti dia utang, berarti enggak ada uang di bank itu. Kita mau pinjem uang ke bank, banknya pinjem uang dulu,” kritik Prabowo dengan berapi-api.

“Mandiri terbitkan global bond US$250 juta. Tapi diam-diam. Terus, Rini (Menteri BUMN) juga ditanya, ada aset Pertamina dijual? Dia bilang, ‘Oh saya lupa yah,’” lanjut Prabowo.

Tidak hanya Prabowo, seluruh rakyat pasti geram jika mengetahui ada BUMN hendak diobral. BUMN adalah pertahanan terakhir bagi perekonomian suatu bangsa. Jika sebagai pertahanan terakhir kondisinya sudah berdarah-darah dan bahkan hendak dijual. Itu menandakan ekonomi Indonesia sedang sakit.

————–
*Ketua Umum SATRIA GERINDRA
(Satuan Relawan Indonesia Raya)

Leave a Comment