SURABAYA, Lingkarjatim.com – Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, meminta Pemda di Surabaya Raya maksimalkan rumah sakit (RS) untuk covid-19. Mengingat RS rujukan covid-19 yang ada overload atau melebihi kapasitas.
“Misalnya RS Bhakti Dharma Husada (BDH) milik Pemkot Surabaya, kami dorong agar dinaikkan statusnya, dari menangani pasien covid-19 gejala ringan dan sedang, menjadi RS pasien covid-19 gejala berat,” kata Joni, di Surabaya, Rabu (8/7/2020).
Selain itu, Joni juga mendorong peningkatan kapasitas di RS BDH Surabaya menjadi 250 bed (ranjang). Apalagi wilayah di Surabaya Barat belum punya RS Rujukan covid-19. “Kami di RSUD Dr Soetomo juga meningkatkan kapasitas dari 232 bed menjadi 500 bed,” ujar Joni.
Sementara untuk di Sidoarjo, saat ini Pemkab Sidoarjo tengah mengusulkan ke Gugus Tugas Covid-19 Jatim untuk menjadikan lima RS sebagai rujukan covid-19, mengingat seluruh ruang isolasi di tujuh rumah sakit rujukan sudah overload pasien covid-19. Lima rumah sakit rujukan baru itu adalah RS Ibu dan Anak Soerya, RS HM Mawardi, RS Rahman Rahim, RS Arafah Anwar Medika, dan RS Aisyiah Siti Fatimah.
Lain halnya dengan di Gresik yang butuh perhatian khusus, maka itu Direktur RSUD Dr Soetomo itu, mendorong Pemkab Gresik memaksimalkan RS yang ada, untuk menampung pasien bergejala sedang dan berat covid-19. Mengingat RS Ibnu Sina saat ini sedang meningkatkan kapasitas. “Misalnya RS Semen Gresik dan Petrokimia Gresik, dapat menjadi RS Rujukan pasien Covid-19 untuk gejala ringan dan sedang. Makanya kami dorong juga,” katanya.
Joni mengatakan, program peningkatan kapasitas RS ini, seiring dengan upaya Pemprov Jatim menyiapkan sistem rujukan rumah sakit satu pintu (one gate system). Nantinya, sistem rujukan satu pintu itu akan terintegrasi dalam sebuah aplikasi, yang akan dikomandani Pangkogabwilhan II dari Rumah Sakit Darurat Jalan Indrapura Surabaya.
Meski jumlah kesembuhan pasien semakin meningkat, ujar Joni, langkah antisipasi kelebihan kapasitas rumah sakit di Jatim perlu tetap dilakukan, khususnya di Surabaya Raya. “Sebab, masalahnya Jatim itu ada di Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo). Kita lihat Surabaya Raya ini 82,1 persen semua masalah yang ada di Jatim,” ujarnya.
Menurut Joni, tingginya kasus covid-19 di Surabaya tidak membuat masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, justru malah cendrung mengabaikan. Selain itu, Perwali dan Perbup juga belum cukup untuk memberikan sanksi tegas, kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan.
“Perlu peraturan daerah. Ini sedang dilakukan pendekatan, karena Perda ini kaitannya dengan DPRD. Sehingga walaupun tidak PSBB, tapi peraturannya bisa dibuat lebih tegas lagi,” kata Joni. (Amal Insani)
