BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan menyebut bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 penuh dengan rekayasa.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota fraksi keadilan hati nurani, Mahmudi di gedung DPRD Bangkalan, Senin (18/05).
Legislatif asal Arosbaya itu menganggap isi sembako yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang disepakati, sehingga dia menduga, pihak pelaksana dalam hal ini Dinsos Bangkalan telah merekayasa bansos itu, baik dari dana pengadaan bantuan maupun data penerimanya.
“Kalau alasannya pajak PPh/PPn tidak masuk akal, karena bansos itu tidak kena pajak itu, yang ada pajak pembelian, itu pun hanya 1,5 persen,” ujar dia.
Kenyataanya, lanjut dia, baik beras, minyak goreng maupun mie instan yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya sangat buruk dan tidak layak dikonsumsi.
“Masak bansos isinya Intermie dan beras jelek, kalau dikonsumsi bisa sakit perut itu,” lanjut dia.
Selain itu, anggota komisi A DPRD Bangkalan itu juga mempertanyakan soal pelaksanaan kegiatan bansos itu. Menurutnya, jika dinsos menggandeng pihak ketiga, maka harus melalui proses lelang, karena anggarannya lebih dari Rp 1 milyar.
“Kalau benar ada pihak ketiga, kapan dilelang dan pemenangnya siapa? Itu harus jelas, ini kan tidak, dari situ saja Dinsos sudah tidak transparan,” kata dia.
Senada dengan Mahmudi, anggota DPRD Bangkalan dari partai keadilan sejahtera (PKS), H Musawwir menegaskan, agar pihak pelaksana (dinsos) tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengambil keuntungan sendiri.
“Mari mengerti, dalam kondisi seperti ini jangan main-main, ini masalah kepentingan umat jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri saja,” kata dia
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Dinsos Bangkalan belum memberikan tanggapan apapun. Bahkan tidak merespon saat dihubungi. (Moh Iksan)