BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dikritik Warganya Soal BLT, Kades Bandang Laok Beri Penjelasan Badrus Sholeh salah satu warga desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan mengkritisi kebijakan Sahid sebagai Kepala desa (Kades) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT). Senin (01/06/2020).
Menurut Badrus Sholeh Protes yang disampaikan terkait BLT-DD banyak tidak tepat sasaran, apalagi terkesan tebang pilih dan tidak transparan. Sementara Dana Desa Bandang Laok berkisar 2,4 Miliar lebih. Tetapi pengalokasian hanya sebesar 94 keluarga penerima. Tak sampai 10 persen dari Dana Desa.
Padahal Kata dia, banyak warga yang masih susah untuk makan dan berhak mendapatkan BLT-DD. Sedangkan masih ada bantuan yang tumpang tindih data penerima.
Bahkan Badrus menyatakan sangat miris ketika penerima bantuan tersebut lebih mengedepankan orang terdekat dan saudaranya. Sehingga banyak masyarakat yang terdampak corona, utamanya miskin tidak tercover pada BLT.
Di desa Bandang Laok berdasarkan Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan (RPMK) sebesar Rp. 2.440.096.000, dari anggaran tersebut harus direcofusing maksimal 35 persen dari pagu DD tersebut.
Akan tetapi, kata Badrus fakta di lapangan hanya 94 KK yang terdaftar mendapatkan BLT DD. Diketahui memang warga penerima BLT DD mendapatkan Rp. 600 selama tiga bulan.
“Seharusnya dari pagu itu harus maksimal 35 persen, diperkirakan 474 KK yang harus tercover BLT DD, bahkan dibawah dapat PKH dan BPNT masih saja dapat BLT-DD,” tegas Badrus Sholeh.
Kritik pedas itu dibantah langsung oleh Syahid, pemerintah desa justru telah melakukan sosialisasi terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara door to door ke rumah warga melalui Kepala Dusun.
“Agar masyarakat jelas dan mengerti serta transparansi tak ada prasangka soal BLT-DD yang sudah berjalan,” paparnya
“Tudingan 94 KK dinilai masih kurang. Kami sesuai kebutuhan. Hanya saja ada 1 warga sudah terdata di BLT tetapi pasca malam lebaran idul fitri penerima merenggang nyawa. Jadi 1 penerima masuk silpa,” kata Sahid
Kades bandang Laok itu menyampaikan bahwa BLT ini ditujukan bagi masyarakat yang terkena dampak virus corona, sementara Desa Bandang Laok saat ini terpantau masih aman dan tidak terdampak.
“Sementara ini Bandang Lok terpantau masih normal. Petani tetap beraktivitas bertani. Pedagang masih menjalankan aktivitasnya. Tidak ada pendatang masuk. Jadi tidak ada warga terdampak corona,” ujarnya.
Ditanya soal penyaluran tidak maksimal 35 persen dari pagu anggaran DD lebih 2 miliar, hal itu sesuai dengan hasil musyawarah APBDES yang mengundang perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama akan dijadikan kekuatan fiskal untuk perbaiki ekonomi dan fisik.
“Nanti bisa dijadikan kegiatan fisik sesuai dengan RPJMDes kesepakatan bersama sebelum adanya pandemi corona. Perbaikan infrastruktur yaitu jalan akses Desa,” terang Sahid
Terpisah, Camat Kokop Mohamad Toha menjelaskan Besaran BLT DD itu, diperuntukkan bagi yang jelas kehilangan mata pencaharian.
Pedagang, kuli bangunan misalnya, yang tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini, itu semua mereka berhak mendapatkan BLT Dana Desa.
Kami menilai, di Desa Bandang Laok, sebagian besar warganya masih dalam kondisi stabil secara ekonomi, dana desa yang dialokasikan untuk BLT cukup disesuaikan dengan kebutuhan saja.
“Dana desa yang diperoleh di atas Rp.1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35 persen. Jika tak ada dampak ekonomi akibat corona, ya sudah tidak usah dikasih. Ketentuan 35 persen itu hanya batas maksimal. Penyesuaian di lapangan sesuai kebutuhan,” tukasnya. (Khoeron Gazan)
