SUMENEP, Lingkarjatim.com — Sekretaris komisi III DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur M. Ramzi mendesak pemerintah setempat untuk memerhatikan infrastruktur. Bahkan, anggaran tahun 2024 hendaknya diperioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.
Kata Ramzi, masalah infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan selama ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk aktifis. Bahkan, keluhan terhadap jalan cukup mengemuka, mulai dari kepulauan hingga daratan. Bahkan, ada yang sampai melakukan perbaikan jalan cara swakelola masyarakat.
Misalnya, belakangan mencuat adanya perbaikan jalan dengan dana gotong royong masyarakat. Yakni, di jalan raya Desa Gapura Tengah dan Tamidung. Bahkan, keberadaan jalan yang rusak parah itu sampai menjadi viral di kalangan elite politik.
“Kebutuhan masyarakat akan jalan atau infrastruktur terbilang cukup tinggi. Sebab, hal itu merupakan kebutuhan dasar, yang membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ramzi
Maka, sambung dia, pihaknya mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur. “Postur anggaran kita di tahun depan, hendaknya bisa dimaksimalkan untuk infrastruktur,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura itu menambahkan, setiap reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan wakil rakyat, harapan masyarakat didominasi masalah infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.
“Untuk perbaiki jalan rusak di Sumenep memang tidak bisa sekaligus, sebab APBD Sumenep tidak memadai. Tapi setidaknya, dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi ketimpangan jalan rusak yang ada,” ujarnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PMII) Jakarta ini menambahkan, infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.
“Masyarakat sederhana menilai pemerintah, kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal. Artinya tolak ukur keberhasilan pemerintah dilihat dari pembangunan infrastrukturnya,” tukasnya. (Abdus Salam)
