GPPG menyerahkan surat pernyataan sikap kepada anggota DPD Partai Golkar
BANYUWANGI, Lingkarjatim.com – Gerakan Penyelamat Partai Golkar (GPPG) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPD Partai Golkar Banyuwangi, Senin (5/3/2018). Mereka menyampaikan tiga tuntutan yang tertuang dalam surat pernyataan sikap yang diserahkan kepada anggota DPD Partai Golkar Banyuwangi.
Massa sekitar seratus orang datang menggunakan beberapa mobil pikap serta sepeda motor. Mereka berorasi menggunakan megaphone di depan DPD Partai Golkar.
Tuntutan pertama GPPG yaitu meminta agar DPD Partai Golkar Banyuwangi tidak mengganti saudara Ismoko sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. “Pengajuan agar Pak Ismoko diganti tidak sesuai AD/ART,” kata Samsudi koordinator aksi.
Tuntutan kedua yaitu GPPG meminta agar ketua DPD Golkar Banyuwangi tidak merubah komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Banyuwangi khususnya saudara Muhammad Sahlan sebagai Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi. “Pak Ismoko dan Pak Sahlan sangat baik di lapangan, ini jangan sampai di ganti,” imbuh Samsudi.
Apabila dua tuntutan itu tidak dipenuhi, maka merekapun akan terus menyuarakan tuntutan ketiga. Yaitu meminta kepada DPD I Partai Golkar Jawa Timur untuk memecat dan memberhentikan saudara Ruliyono sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi. “Pak Ismoko dan Pak Sahlan jangan diganti. Kalau tetap diganti, maka lihat saja nanti,” tegas Samsudi.
Menanggapi aspirasi itu, Wakil Sekretaris Oktavius Balisuki menyatakan ada mekanisme di internal Partai Golkar yang harus dilakukan. “(Tuntutan massa aksi) Itu nanti ada proses di organisasi artinya ada pemangku partai yang bisa menentukan kebijakan. Jadi nanti akan kita sampaikan ke pimpinan,” kata Oktavius.
Secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono mengaku, dirinya tidak akan menyalahkan siapa saja. “Menyikapi aksi tadi pagi itu, saya selaku ketua DPD Partai Golkar tidak menyalahkan siapapun. Karena itu adalah bentuk aspirasi, unek-unek yang ingin disampaikan kader Golkar,” kata Ruliyono melalui telepon selulernya.
Mengenai tuntutan GPPB mengenai adanya pengajuan penggantian Ismoko sebagai Wakil Ketua DPRD sudah diputuskan melalui rapat pleno dan itu langsung dari DPD I Partai Golkar Jawa Timur.
“Pak Ismoko sudah sampai ke Jawa Timur dan sudah diberikan nasehat di Jawa Timur. kemudian pergantian itu bukan keputusan saya pribadi tetapi sudah melalui rapat pleno,” jelas Ruliyono.
Terkait penggantian Sahlan dari Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangi, juga melalui mekanisme yang berlaku di internal partai.
“Kalau masalah penggantian Sahlan dan Ismoko itu adalah hasil dari rapat pleno, semua itu adalah aturan dari partai dan keputusan partai. Jadi sudah melalui mekanisme organisasi yang benar, tidak diberhentikan cuma ganti posisi,” bebernya.
Menurutnya, pihak yang keberatan akan pergeseran itu tidak perlu demonstrasi. “Tentang pergantian itu jika pihaknya keberatan, sebaiknya kan tidak usah melakukan demo. Karena demo itu malah membuat citra buruk kepada Partai Golkar,” imbuhnya.
Selanjutnya, massa aksi dalam surat pernyataannya juga menuntut agar Ketua DPD Partai Golkar dipecat, bila tetap mengganti Ismoko dan Sahlan. Menanggapi tuntutan ini, Ruliyono menjawabnya dengan santai.
“Kalau dua tuntutan itu yang dijadikan alasan untuk saya mengundurkan diri atau dicopot sebagai ketua, ya saya hanya bisa tertawa, karena semuanya sudah melalui pleno partai,” pungkas Ruliyono. (nur/lim)
