LingkarJatim–BANGKALAN-Pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangkalan sudah di depan mata, tepatnya pada tahun 2018 mendatang. Makmun Ibnu Fuad yang saat ini sedang menduduki jabatan Bupati Bangkalan dipastikan akan mencalonkan diri kembali. Uniknya berbagai komentar pro dan kontra muncul dari berbagai kalangan.
Kali ini komentar bernada negatif dilontarkan oleh 2 anggota DPRD Bangkalan beda fraksi. Pertama datang dari Musawwir anggota Fraksi Golongan Karya yang merupakan gabungan dari PKS dan Golkar. Kemudian yang kedua datang dari Soeyitno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Keduanya tidak mau pemerintahan Bangkalan jatuh di lubang yang sama.
Ba Sawwir, sapaan akrab Musawwir, mengatakan selama pemerintahan Bangkalan dipimpin oleh Bupati Makmun Ibnu Fuad kondisinya tidak beraturan. Banyak permasalahan yang tarjadi termasuk mekanisme dan realisasi APBD yang tidak jelas. Ia juga mengaku Bupati Bangkalan tidak paham dengan aturan menjalanka pemerintah sehingga tidak ada perubahan. “Berdasarkan pengawasan kami selama ini memang sangat jauh dari kata normal. Jadi itu sudah cukup buat jadi bahan pertimbangan kepada anggota dewan yang lain,” ujarnya saat ditemui MataMaduraNews.com, di ruang kerjanya, Senin, (20/03).
Tak beda jauh komentar yang dilontarkan oleh Soeyitno. Menurutnya, pilkada periode yang lalu ada peran besar Partai Politik dalam merekrut Bakal Calon Bupati, sehingga menyebabkan tidak berjalannya pemerintah kabupaten Bangkalan dengan baik. “Ya, cara perekrutannya aja tidak baik, jadi wajar jika melahirkan pemimpin yang tidak baik seperti sekarang ini,” ujarnya.
Jadi untuk pilkada tahun 2018 mendatang, ia akan menjadi orang terdepan yang akan ikut menyeleksi calon bupati bangkalan yang berkompeten dan mempunyai visi misi, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Bangkalan. Di samping berani melakukan perubahan secara nyata yang lebih baik. “Sebagai pengurus harian PDIP saya akan menjadi yang terdepan nanti. Karena secara pribadi saya hasil pilkada kemarin karena menghasilkan pemimpin yang tidak baik,” imbuhnya.
Menurutnya selama ini banyak kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai pada tempatnya. Ia mencotohkan seperti pembahasan APBD pada bulan lalu banyak pembahasan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dengan dirinya. “Ya itu semua karena ketidakpahaman kepala daerahnya, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap di tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
