SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Dari 39 Entitas yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada 8 Entitas yang masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan oleh Novian Herodwijanto Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur saat acara Media Workshop di Aunditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Rabu (6/12/2017).
Untuk semakin meningkatkan predikat opini di Jawa Timur ia akan melakukan berbagai macam strategi, salah satunya adalah dengan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di Jawa Timur.
“Baik temuan kelemahan sistem pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan sesuai dengan rekomendasi yang sudah kita sampaikan melalui LHP baik di buku 2 atau di buku 3 LHP BPK tentang pemeriksaan atas LKPD,” ujarnya.
Untuk mewujudkan itu ia berharap semua entitas yang ada bisa bekerjasama secara baik dengan baik dan bisa memperbaiki kualitas keuangannya.
“Kita harapkan dari action plan yang sudah mereka susun bersama kita hal tersebut bisa memperbaiki kualitas pengolahan keuangan daerah sehingga otomatis diharapkan opini juga semakin banyak yang memperoleh WTP, dan yang WDP akan meningkat jadi WTP,” imbuhnya.
Selain itu dalam kesempatan yang sama ia juga menyinggung terkait pengelolaan Dana Desa. Saat ini ia mengaku pihaknya hanya bisa memanfaatkan masukan-masukan yang ada terkait pengelolaan Dana Desa.
“Misalnya ada pengaduan dari masyarakat yang kita terima untuk menjadi bahan melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah,” tuturnya.
Ia berjanji akan terus melakukan upaya-upaya agar semua dana desa bisa diterima oleh desa tersebut secara utuh sesuai dengan haknya dan bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Namun upaya yang bisa dilakukan saat ini hanya menerima masukan dari masyarakat karena keterbatasan dari SDM yang ada di kita,” pungkasnya. (Lim)